Meng-Unfriend Penjajahan Baru

Istilah “penjajahan baru” menggambarkan sebuah anomali. Tak lain karena resminya, kemerdekaan sudah diproklamasikan, tapi penjajahannya masih eksis dan berkeliaran. Tapi istilah itu bukan muncul dari fobia tak berdasar. Tidak pula ia terbit dari alam pikir serba konspiratif yang mudah panik dan gentar. Bung Karno sendiri membungkus istilah itu dalam diksi nekolim, neo-kolonialisme-imperialisme. Lalu seiring waktu, istilah “penjajahan baru” juga diredefinisikan dan diwanti-wanti oleh sejumlah tokoh dan pemikir. Penjajahan baru telah ditelaah berkaitan dengan proyek globalisasi Barat (Arif Munandar, 2014), kekuatan finansial atau diplomasi melalui perusahaan multinasional yang melakukan penjajahan ekonomi melalui penguasaan sumber daya alam (Mangkoehadiningrat, 2011), intellectual colonization atau penjajahan intellektual (Syamsi Ali, 2010), penguasaan ekonomi melalui pengendalian dan penguasaan informasi (Adi Sasono, 2008), information imperialism yang mengisap darah negara-negara lemah teknologi (Toto Tasmara, 2002), tata ekonomi dunia yang diciptakan oleh negara maju (Adiwijoyo, 2000), penjajahan yang bersifat ekonomis dan kultural (Mahasin, 1996), serta penjajahan fikiran (Hamka [1969] dalam Ricklefs [2013]). Lebih kurangnya, sementara bisa kita ringkaskan bahwa penjajahan baru ialah penjajahan melalui kakitangan globalisasi yang merambah alam pikir, mendominasi ekonomi, mengeruk sumber daya alam, memanipulasi informasi, dan menghancurkan kebudayaan.

Di tataran regional, kesadaran akan bahaya laten penjajahan baru, sejak lama turut diungkapkan misalnya oleh mantan Perdana Menteri Mahatir Mohammad (Sani, 2004). Cendekiawan Malaysia lainnya, Ismail Ibrahim (2004), secara jelas menyebut perangkap IMF atau Bank Dunia sebagai jentera penjajahan baru yang melibatkan sistem penindasan ekonomi, perdagangan mata uang, dan spekulasi saham dalam kerangka globalisasi. Profesor Abdullah Hasan (2009) lebih dalam lagi mengurai, penjajahan baru tak hanya berupa “penjajahan teknologi, penjajahan budaya,” tapi juga “termasuk penjajahan bahasa Inggris”. Bahkan menurut pakar bahasa tersebut, “penjajahan ekonomi ‘pasar bebas’ dan penjajahan ideologi” yang “makin merebak”, itu “dibawa melalui bahasa Inggris terutamanya.” Sikap kritis semacam ini tentu diperlukan bukan sebagai wujud anti-Barat, melainkan sebagai tamparan keras, betapa generasi kita amat mungkin menyepelekan bahasa sebagai faktor penting, padahal sudah dicatat sejarah bahwa ianya berperan utama dalam Islamisasi negeri-negeri nusantara.

Peringatan keras soal penjajahan bahasa tadi pun bukan kekhawatiran minor dan main-main. Di tataran internasional, tak kurang cendekiawan muslim Ismail R. Faruqi (2007) ikut mengingatkan, bahwa “penjajahan baru” itu “sesuatu yang lebih rumit.” Menurutnya, itulah kondisi di mana “penjajah digantikan dengan pakar, penasihat dan agen dari persatuan antarbangsa yang menyambung eksploitasi sebelumnya. Namun antara yang paling menyedihkan ialah Afrika dan Asia yang meneruskan usaha pembaratan terhadap bahasa, pendidikan, sastera dan cara hidup penjajah, sehingga mereka sendiri menjadi asing terhadap warisan dan tradisi mereka sendiri.”

Dalam konteks kekinian di tanah air, Indonesia kita seperti belum beranjak jauh dari gerbang kemerdekaan yang sudah diproklamasikan lebih dari 72 tahun silam. Sudah jadi bahasan lazim, bahwa Zamrud Khatulistiwa ini sesungguhnya masih saja belum benar-benar merdeka dalam berbagai bidang. Mulai dari penjajahan politik, di mana penguasa dan pejabatnya seakan berjalan menurut agenda antah-berantah yang tak-ramah umat. Kemudian penjajahan ekonomi, ditunjukkan dari penguasaan dan pemanfaatan aset kekayaan negara yang seperti memunggungi konstitusi, ganasnya impor di banyak sektor, industrialisasi yang tak diurus semestinya, juga tak sungguh memihak kepada umat. Jika dahulu melalui karya tulisnya di sekolah setingkat SMA, Natsir belia pernah memprotes kezaliman pabrik gula Belanda yang menghisap kesejahteraan petani jelata (Ajip Rosidi, 1990), lalu Ciptomangunkusumo memprotes kenapa gaji orang Eropa lebih tinggi daripada gaji orang pribumi untuk suatu pekerjaan yang sama (Reksodihardjo, 1992), maka hari-hari belakangan ini kita seperti mencermati suasana latar yang tak jauh beda.

Jika dahulu muncul raja-raja boneka, maka kini politik dinasti tanpa kompetensi serta pemimpin yang “asal punya modal fulus” tapi tak-peka dan tak punya watak pembela rakyat seakan mudah saja terus berganti silih bertahta. Di sisi lain, orotitas keilmuan diremukkan oleh “munafik yang pandai berbicara”. Sementara orang-orang bodoh ‘ruwaibidhah’ berlomba menandingi fatwa ulama. Berbagai varian kezaliman, eksisnya para pemimpin palsu, dan dikacaukannya otoritas inilah, seperti dibedah Prof Naquib Al-Attas, yang menjadi pertanda hilangnya adab. Indikasi anomali keterjajahan merupakan gejala dari malapetaka yang lebih besar, yakni runtuhnya adab.

Walau populer disebut empat pilar kebangsaan, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, sesungguhnya punya pilar teramat penting yaitu umat Islam itu sendiri. Karena itu umat sepatutnya selalu melek dan sadar akan bahaya penjajahan baru. Selama pemikiran dan pandangan hidup masyarakat muslim masih terlena, bahkan terjajah oleh pemikiran dan pandangan hidup worldview bukan Islam, selama itu pula kemerdekaan dan kebangkitan peradaban yang digadang-gadang hanya akan seperti menggantang asap.

Namun dijelaskan Hamid Fahmy dkk (Wan Daud, 2003) penciptaan suasana dan tatanan kehidupan masyarakat yang beradab dan berperadaban sendiri, wajib didahului oleh pembangunan sumber daya manusia dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan, melalui sarana bernama pendidikan. Sedangkan Sayyid Quthb menegaskan, landasan pokok pembentukan masyarakat Islam ialah ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya, dengan membebaskan diri dari penghambaan atas sesama manusia, menuju penghambaan kepada Allah SWT semata. Kalau nilai-nilai yang ditanamkan melalui pendidikannya bingung-prioritas, bermasalah, bahkan beracun, bisa kita bayangkan bagaimana SDM yang dibangun, kepada siapa mereka akan tunduk, serta peradaban seperti apa yang bakal wujud. Demikianlah seperti tampak secara garis besar, betapa eratnya hubungan antara pendidikan, pembebasan, kemerdekaan, dan peradaban. Apakah dengan demikian, falsafah dan praktik pendidikan yang tepat, dapat menjadi bambu runcing baru buat meng-unfriend dan mem-block penjajahan baru, menuju kemerdekaan baru?

Referensi
Arif Munandar Riswanto. 2014. Doa Menghadapi Musibah. Bandung: Penerbit Mizania.
Soeryo Soedibyo Mangkoehadiningrat. 2011. Sambernyawa Menggugat Indonesia. Jakarta: Titik Media Publisher. Halaman 60-61
M. Syamsi Ali. 2007. Dai muda di New York City. Halaman 20.
Adi Sasono. 2008. Menuju rakyat berdaulat: wawancara Adi Sasono ketua umum Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia). Halaman 257.
Toto Tasmara. 2002. Membudayakan etos kerja islami. Jakarta: gema Insani
Suwarno Adiwijoyo. Dana K. Anwari S. B. 2000. Reformasi strategi pembangunan nasional menuju Indonesia Baru.
Aswab Mahasin. 1996. Ruh Islam dalam budaya bangsa. Yayasan Festival Istiqlal (Jakarta, Indonesia). Halaman 59-60
M.C. Ricklefs. 2013. Mengislamkan Jawa. Jakarta: Serambi. Halaman 295.
Yosef Lalu. 2010. Makna hidup dalam terang iman katolik. Manusia Menggumuli Makna Hidupnya. Pastor Yosef Lalu. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Halaman 302.
Rustam A. Sani. 2004. Menjelang reformasi: kumpulan rencana-rencana akhbar, 1997-1998. Hal 149.
Ismail Ibrahim. 2004. Isu Islam semasa. Penerbit Utusan: Kuala Lumpur. Halaman 63.
Hassan Ahmad. 2009. Mengapa Kami Bantah! Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) Nasionalisme dan Perjuangan Bahasa. ed: Prof Emeritus Dr Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Persatuan Penterjemah Malaysia. Cetakan 2009 .
By Isma’il R. Al-Faruqi. 2007. Islam dan Kepercayaan Lain. Kuala Lumpur : ITNM Publishing Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. Halaman 244.
Hamengku Buwono X (Sultan of Yogyakarta).2007. Merajut kembali keindonesiaan kita. Jakarta: Penerbit Gramedia. Halaman 101.
Membaca Postkolonialitas (di) Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Halaman 19-20.
Rosidi, Ajip. 1990 . M. Natsir: sebuah biografi, Volume 1. Girimukti Pasaka. Hlm 55.
Reksodihardjo, Soegeng. 1992. Dr. Cipto Mangunkusumo. ‎Editor: Drs. R.Z. Leirissa. MA., ‎Sutrisno Kutoyo. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan dan Nilai Tradisional, Depdikbud. Hlm 19.
Daud, Wan Mohd Nor Wan. 2003. Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas. Bandung: Penerbit Mizan. Kata pengantar penerjemah.
Quthub, Sayyid. 2003. Tafsir Fi Zhilalil Qur`an Edisi Istimewa Jilid 10. Jakarta: Gema Insani Press. Cet 1, 2003. Hlm. 148.
Sudirman. Kumpulan amanat Panglima Besar Djendral Soedirman. Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sedjarah ABRI, 1970. Hlm. 8

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *